logo mahkamah agung website ramah difable
APLIKASI SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
SIWAS "Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Selanjutnya

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI

Berita Terkini

Articles

Professor dan Doktor, Tujuh Hakim Agung Lakukan Pembaruan Hukum Islam

 

Jakarta l Badilag.net

Tujuh hakim agung dari lingkungan peradilan agama—yang masuk dalam Kamar Agama di Mahkamah Agung—memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi dan telah mampu melakukan pembaruan hukum Islam. Tujuh hakim tersebut telah bergelar doktor, bahkan dua di antaranya adalah professor.

Mereka adalah Dr. H. Ahmad kamil, S.H., M.Hum (Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial); Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H (Ketua Muda Uldilag MA); Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum; Dr. H. Habiburrahman, M.Hum; Dr. H. Hamdan, S.H., M.H; Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H; dan Prof. Dr. H. Rifyal Ka’bah, MA.

 

Tuada Uldilag, dalam tulisannya berjudul Doa, Harapan dan Mimpi-mimpiku, menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan jaman, hakim peradilan agama harus memiliki pendidikan yang maksimal. Dengan pendidikan yang maksimal itulah hakim peradilan agama dapat melakukan pembaruan hukum, terutama pembaruan hukum Islam.

Hakim agung, selain dituntut mampu menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali, juga diharapkan mampu melakukan pembaruan hukum Islam. Berbekal pengalaman dan pendidikan yang maksimal, para hakim agung dari lingkungan peradilan agama terbukti telah beberapa kali melakukan pembaruan hukum.

“Hakim Agung sudah berkali-kali mengeluarkan putusan yang baru,” tandas Tuada Uldilag.

Ia mencontohkan pemberian bagian warisan kepada anak tiri yang bukan ahli waris melalui lembaga wasiat wajibah dengan alasan tidak ada lagi ahli waris yang lain.

Masih dalam bidang waris, pernah pula hakim agung dari peradilan agama memberi bagian kepada anak non-muslim melalui lembaga wasiat wajibah dengan alasan di Indonesia tidak ada kafir harbi. Kalau ahli waris hanya anak perempuan, dia menghijab paman dengan alasan walad, yang dalam bahasa Arab berarti anak laki-laki dan anak perempuan.

“Banyak lagi yang lain seperti mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan suami secara Islam oleh isteri pertama yang beragama Buddha, dengan demikian asas personalitas keislaman tidak lagi berlaku mutlak, terlebih-lebih lagi pada kasus-kasus ekonomi syariah,” Tuada Uldilag menegaskan.

 

Belum sarjana

Dalam beberapa kesempatan, Tuada Uldilag mengeluarkan pernyataan bernada ‘provokatif’ untuk memotivasi warga peradilan agama agar menempuh pendidikan setinggi mungkin.

“Menurut saya, sarjana itu harus doktor. Kalau belum doktor berarti belum sarjana,” ujar Tuada Uldilag, ketika memberikan pengarahan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, belum lama ini.

Berdasarkan data yang dihimpun Badilag.net, per Oktober 2012, ada 39 orang dari lingkungan peradilan agama yang telah bergelar doktor. Jabatan ke-39 orang itu beragam: mulai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Hakim Agung, Ketua PTA, Hakim PA  hingga Panitera Pengganti PTA. Dari segi jenis kelamin, hanya tiga di antara 39 peraih gelar doktor itu yang berjenis kelamin perempuan.

Yang menarik, tidak semua gelar doktor itu diperoleh dari perguruan tinggi di dalam negeri. Beberapa di antaranya didapat dari kampus di luar negeri.

(hermansyah)

Add comment

Terima Kasih Sudah Berkomentar dengan Baik


Security code
Refresh


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas